BAB I
PENDAHULUAN
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Pendidikan dan pembangunan nasional merupakan hal yang
saling berkaitan. Kualitas pendidikan di Indonesia akan sangat berpengaruh
dalam majunya negeri ini. Dewasa ini banyak
lontaran kritik terhadap sistem pendidikan yang pada dasarnya mengatakan bahwa
perluasan kesempatan belajar cenderung telah menyebabkan bertambahnya
pengangguran tenaga terdidik dari pada bertambahnya tenaga produktif yang
sesuai dengan kebutuhan lapangan kerja. Kritik ini tentu saja beralasan karena
data sensus penduduk memperhatikan kecenderungan yang menarik bahwa proporsi
jumlah tenaga penganggur lulusan pendidikan yang lebih tinggi ternyata lebih
besar dibandingkan dengan proporsi penganggur dari lulusan yang lebih rendah
(Ace Suryadi, 1993: 134).
Dalam konteks pembangunan bangsa pendidikan hendaknya
dipahami dalam dua dimensi. Pertama, pendidikan harus dapat meningkatkan
kecerdasan masyarakat dan pada gilirannya dapat mendongkrak kesejahteraan
kehidupan bangsa. Pada dimensi lain, pendidikan harus berkontribusi pada
bidang-bidang pembangunan lain, sehingga tampak jelas ketertautan atau
kontribusi pendidikan terhadap bidang lain. Selama ini, ketertautan atau
kontribusi itu belum tampak benar, terutama dalam bentuk angka-angka
kuantitatif pertumbuhan ekonomi, baru pada tingkat analisis kualitatif. Oleh
karena itu, salah satu penyebab rendahnya komitmen pemerintah terhadap
pembangunan pendidikan di Indonesia karena kontribusi pendidikan belum tampak
secara nyata dalam hitungan-hitungan (kalkulasi) sektor ril terlebih Indonesia
pada saat yang sama masih membutuhkan pembangunan infrastruktur fisik.
Pada dasarnya pembangunan pendidikan difokuskan untuk memperluas kesempatan
memperoleh pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat di setiap jenjang
pendidikan hingga SLTP, serta untuk meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan
dengan perkembangan dunia usaha. Disadari bahwa meskipun upaya perbaikan
pendidikan telah berlangsung cukup lama, namun mutu pendidikan selama ini masih
belum memenuhi harapan. Keunggulan suatu bangsa
tidak lagi bertumpu pada kekayaan alam, melainkan pada keunggulan sumber daya
manusia, yaitu tenaga terdidik yang mampu menjawab tantangan-tantangan yang
sangat cepat. Kenyataan ini sudah lebih dari cukup untuk mendorong pakar dan
praktisi pendidikan melakukan kajian sistematik untuk membenahi atau
memperbaiki sistem pendidikan nasional. Agar lulusan sekolah mampu beradaptasi
secara dinamis dengan perubahan dan tantangan itu, pemerintah melontarkan
berbagai kebijakan tentang pendidikan yang memberikan ruang yang luas bagi
sekolah dan masyarakatnya untuk menentukan program dan rencana pengembangan
sendiri sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing.
Pendidikan
menduduki posisi sentral dalam pembangunan karena sasarannya adalah peningkatan
kualitas SDM.Oleh karena itu, pendidikan juga merupakan alur tengah pembangunan
dari seluruh sektor pembangunan.Makalah ini akan membahas mengenai esensi
pendidikan dan pembangunan, pembangunan sistem pendidikan nasional, peranan
pendidikan dalam pembangunan.
B. Rumusan
Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, ada beberapa pertanyaan yang terkait
pendidikan dan pembangunan nasional, yaitu:
1.
Bagaimana hubungan antara pendidikan dan pembangunan?
2.
Apa peran pendidikan formal dan kontribusinya?
3.
Faktor apa saja yang mempengaruhi perubahan
pembangunan?
4.
Bagaimana asumsi masyarakat tentang pendidikan?
C. Tujuan
Penulisan
Tujuan dalam penulisan makalah ini
adalah:
Ø Mengetahui hubungan
antara pendidikan dan pembangunan.
Ø Mengetahui peran pendidikan formal dan kontribusinya.
Ø Mengetahui faktor yang
mempengaruhi perubahan pembangunan.
Ø Mengetahui asumsi
masyarakat tentang pendidikan.
Ø Untuk
menambah pengetahuan dan diharapkan bermanfaat bagi kita semua.
Ø Memenuhi
tugas mata kuliah pengantar pendidikan.
BAB II
PEMBAHASAN
A. Pembangunan Pendidikan
Menurut faham umum kata pembangunan lazim diartikan
dengan pembangunan ekonomi dan industri yang selanjutnya diasosiasikan dengan
pembangunan fisik. Persepsi yang keliru dengan menganggap bahawa
pembangunan itu semata-mata hanya mencakup pembangunan material berdampak pada terhambatnya pembangunan sistem pendidikan, sebab pembangunan itu semestinya mencakup
manusia dan lingkungannya.
Di dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara dinyatakan
dengan jelas bahwa tujuan dari pembangunan nasional ialah untuk mewujudkan
suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spirituil berdasarkan
Pancasila di dalam wadah negara Republik Indonesia yang merdeka,
berdaulat dan bersatu dalam suasana peri kehidupan bangsa yang aman, tenteram,
tertib dan dinamis serta dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka,
bersahabat, tertib dan damai.
Pembangunan nasional yang sedang dilaksanakan ini
dapat dikatakan untuk membangun manusia Indonesia seutuhnya dan membangun
masyarakat Indonesia. Berhasil atau tidaknya program pembangunan ini, faktor
manusia memegang peranan yang sangat penting, sehinggga diperlukan
manusia-manusia Indonesia yang baru dan peka terhadap perubahan dan
pembaharuan. Oleh karena itu, pembangunan dalam bidang pendidikan penting
sekali. Pertama, karena pendidikan merupakan salah satu aspek dalam kehidupan
bangsa, dan pembangunan nasional meliputi seluruh aspek kehidupan bangsa.
Kedua, pembangunan dalam bidang pendidikan merupakan syarat mutlak bagi
berhasilnya seluruh progaram pembangunan itu sendiri.
Menurut Farrel, hakekat pembangunan nasional meliputi tiga unsur pokok,
yaitu:
1) Generasi yang lebih
baik dalam suatu bangsa (pembangunan ekonomi).
2)
Distribusi yang semakin merata untuk mendapatkan akses
kesehatan (pembangunan sosial).
3) Organisasi struktur
pembuat keputusan (pembangunan politik).
Pendidikan tidak memberikan arti apa-apa dalam suatu
masyarakat jika masih terdapat jurang perbedaan struktur ketidakadilan sosial.
Anak-anak yang memiliki prestasi rendah walaupun berpendidikan tinggi tidak
semujur anak-anak kaya karena:
1) Bursa tenaga kerja
(mungkin karena sistem politik) dapat dimanipulasi oleh pembuat keputusan
untuk memepertahankan sanak saudara (KKN).
2) karena sistem
pendidikan telah berkembang lebih cepat daripada sektor-sektor ekonomi modern,
maka terdapat “pengangguran terdidik” yang memiliki dampak negatif pada
anak-anak golongan ekonomi lemah daripada anak-anak yang hidup berkecukupan;
dan atau 3) karena sistem pendidikan berkembang dengan cepat, kualifikasi
pendidikan jadi menurun. Pekerjaan-pekerjaan yang beberapa tahun lalu hanya
menuntut ijasah pendidikan dasar mungkin sekarang menuntut ijasah pendidikan
menengah atau di atasnya.
Pembangunan dalam bidang pendidikan ini adalah sangat
penting karena membangun pendidikan berarti membangun manusia-manusia yang
dibutuhkan dalam pembangunan nasional. Sedangkan keberhasilan pembangunan
nasional terutama ditentukan oleh faktor manusianya.
Oleh karena itu perlu pembangunan dan pembaharuan yang
menyeluruh dalam dunia pendidikan Indonesia. Sistem pendidikan yang lama sudah
tidak sesuai lagi dengan tuntutan pembangunan sekarang. Hal ini terbukti dari
gejala-gejala yang terdapat dalam masyarakat bahwa:
a) Para pelajar dan
lulusan sekolah kurang memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk memecahkan
maslah yang dihadapinya dalam masyarakat.
b)
Mereka kurang bisa menerapkan pengetahuan yang
didapatnya dari sekolah.
c)
Para pemakai lulusan dari berbagai jenis dan tingkatan
sekolah tidak puas dengan keahlian yang dimiliki lulusan tersebut.
d) Banyaknya putus
sekolah dan jumlah pengangguran intelektuil di masyarakat.
Menurut Langeveld,
setiap pendidikan selalu berurusan dengan manusia karena hanya manusia yang
dapat dididik dan harus selalu dididik. Manusia dipandang sebagai subyek
pembangunan karena manusia menggarap lingkungannya secara dinamis. Perekayasaan
terhadap lingkungan ini lazim disebut pembangunan. Jadi, pendidikan mengarah ke
dalam diri manusia, sedang pembangunan mengarah ke luar, yaitu ke lingkungan
manusia.
Pendidikan komparatif, menurut pandangan Albatch,
Arnone, dan Kelly, membahas bagaimana negara-negara membuat perencanaan untuk
melakukan ekspansi, meningkatkan dan mendemokratisasikan sistem pendidikan.
Pendidikan komparatif ini mencakup tema-tema perluasan dan reformasi
pendidikan, pemerataan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan, dan
hasil-hasilnya. Secara khusus, perhatian pendidikan komparatif ini adalah
pemerataan kesempatan untuk mencapai hasil pendidikan bagi kelompok-kelompok
yang secara tradisional tidak menguntungkan. Pendidikan komparatif ini
memberikan sumbangan bagi pendidikan para pembelajar yang profesional, untuk
pembuatan kebijakan dan praktek yang jelas, dan penciptaan pengetahuan dengan
cara memberikan sejumlah kategori dan cara-cara pembahasan yang lebih analisis
tentang realitas pendidikan dan masyarakat.
B. Pendidikan Formal
sebagai Agen Perubahan
Sekolah merupakan lingkungan pendidikan kedua setelah lingkungan rumah.
Sekolah merupakan tempat latihan persahabatan dan persaudaraan. Suasana sekolah
ditentukan oleh petugas-petugas yang berbeda-beda sehingga dapat menghilangkan
kejenuhan. Banyak orang tua yang menyerahkan sepenuhnya tanggung jawab
pendidikan bagi anak-anaknya itu kepada sekolah. Dengan demikian, guru di
sekolah berperan sebagai pendidik pengganti orang tua yang harus bertanggung
jawab atas pendidikan.
Program pendidikan dasar dan prasekolah bertujuan untuk:
1)
Memeperluas jangkauan dan daya tampung SD dan MI, SMP
dan MTs dan lembaga pendidikan prasekolah sehingga menjangkau anak-anak dari
seluruh lapisan masyarakat;
2)
Meningkatkan kesamaan kesempatan untuk memperoleh
pendidikan bagi kelompok yang kurang beruntung, termasuk mereka yag tinggal di
daerah terpencil dan kumuh perkotaan, daerah bermasalah, masyarakat miskin, dan
anak yang berkelainan;
3)
Meningkatkan kualitas pendidikan dasar dan prasekolah
dengan kualitas yang memadai;
4)
Meningkatkan peranan komite sekolah meliputi
perencanaan, implementasi dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan di sekolah;
dan
5)
Meningkatkan pelaksanaan manajemen pendidikan dasar
dan prasekolah berbasis pada sekolah dan masyarakat.
Sasaran yang
akan dicapai oleh program pengembangan pendidikan sekolah tingkat dasar sampai
dengan akhir tahun 2007 adalah
1)
Meningkatnya Angka Partisipasi
Sekolah (APS) dan Angka Partisipasi Kasar/Murni (APK/M) sekolah tingkat dasar,
2)
Meningkatnya daya tampung SLTP/MTs,
3)
Terlaksananya layanan pendidikan
dasar bagi masyarakat miskin dan anak terlantar,
4)
Meningkatnya proporsi guru yang
berpendidikan minimal D-2 untuk guru SD/MI dan minimal D-3 untuk guru SLTP/MTs,
5)
Tersedianya sarana dan prasarana
pendidikan dasar yang memadai, serta
6)
Terwujudnya manajemen pendidikan
yang berbasis sekolah/masyarakat (school/community based management).
Pada hakekatnya sekolah sebagai lembaga pendidikan, salah satu fungsinya
ialah menyiapkan anak didiknya agar mampu menyesuaikan diri dan mampu
berpartisipasi secara aktif di dalam masyarakat yang terus mengalami perubahan
dan perkembangan.
Oleh karena itu sekolah-sekolah dan dunia pedidikan harus harus
menyesuaikan diri dengan perkembangan. Di lingkungan sekolah (pendidikan
formal), peserta didik dibimbing untuk memeperoleh bekal yang telah didapat
dari lingkungan keluarganya berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Bekal
yang dimaksud berupa bekal dasar lanjutan (dari SD dan sekolah lanjutan) ataupun
bekal kerja langsung yang dapt digunakan aplikatif (Sekolah Menengah Kejuruan
dan Perguruan Tinggi). Kedua macam bekal tersebut dipersiapkan secara formal
yang berguna sebagai sarana penunjang di berbagai bidang.
Tidak bisa kita pungkiri lagi bahwa lembaga pendidikan
memberikan pengaruh yang signifikan terhadap corak dan karakter masyarakat.
Belajar dari sejarah perkembangannya lembaga pendidikan
yang ada di Indonesia
memiliki beragam corak dan tujuan yang berbeda-beda sesuai dengan kondisi yang
melingkupi, mulai dari zaman kerajaan dengan bentuknya yang sangat sederhana
dan zaman penjajahan yang sebagian memiliki corak ala barat dan gereja, dan
corak ketimuran ala pesantren sebagai penyeimbang, serta model dan corak
kelembagaan yang berkembang saat ini tentunya tidak terlepas dari kebutuhan dan
tujuan-tujuan tersebut.
Dalam upaya meningkatkan mutu sumber daya manusia,
yaitu untuk mengejar ketertinggalan di segala aspek kehidupan dan menyesuaikan
dengan perubahan global serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi,
bangsa Indonesia melalui DPR dan Presiden pada tanggal 11 Juni 2003 telah
mengesahkan Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional yang baru, sebagai
pengganti Undang-undang Sisdiknas Nomor 2 Tahun 1989. Undang-undang Sisdiknas
Nomor 20 Tahun 2003 yang terdiri dari 22 Bab dan 77 pasal tersebut juga
merupakan pengejawantahan dari salah satu tuntutan reformasi yang marak sejak
tahun 1998.
Perubahan mendasar yang dicanangkan dalam Undang-undang Sisdiknas yang baru tersebut antara lain adalah demokratisasi dan desentralisasi pendidikan, peran serta masyarakat, tantangan globalisasi, kesetaraan dan keseimbangan, jalur pendidikan, dan peserta didik.
Perubahan mendasar yang dicanangkan dalam Undang-undang Sisdiknas yang baru tersebut antara lain adalah demokratisasi dan desentralisasi pendidikan, peran serta masyarakat, tantangan globalisasi, kesetaraan dan keseimbangan, jalur pendidikan, dan peserta didik.
Sebagai sistem sosial, lembaga pendidikan harus
memiliki fungsi dan peran dalam perubahan masyarakat menuju ke arah perbaikan
dalam segala lini. Dalam hal ini lembaga pendidikan memiliki dua karakter
secara umum. Pertama, melaksanakan peranan fungsi dan harapan untuk mencapai
tujuan dari sebuah sistem. Kedua mengenali individu yang berbeda-beda dalam peserta
didik yang memiliki kepribadian dan disposisi kebutuhan.
Kemudian sebagai agen perubahan lembaga pendidikan berfungsi sebagai alat :
1)Pengembangan pribadi
2) Pengembangan warga
3) Pengembangan budaya
4) Pengembangan bangsa
1)Pengembangan pribadi
2) Pengembangan warga
3) Pengembangan budaya
4) Pengembangan bangsa
Peran sesungguhnya dari lembaga pendidikan adalah
sebagai jembatan pengantar kita untuk mencapai tujuan pendidikan nasional,
sebagaimana dinyatakan bahwa “pendidikan nasional berfungsi mengembangkan
kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka
mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta
didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha
Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga
Negara yang demokratis serta bertanggung jawab”.
Upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat pada
dasarnya merupakan cita-cita dari pembangunan bangsa. Kesejahteraan dalam hal
ini mencakup dimensi lahir batin, material dan spiritual. Lebih dari itu
pendidikan menghendaki agar peserta didiknya menjadi individu yang menjalani
kehidupan yang aman dan damai. Oleh karena itu pembangunan lembaga pendidikan
diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan Indonesia yang
aman, damai, dan sejahtera. Sejalan dengan realitas kehidupan sosial yang
berkembang di masyarakat, maka pengembangan nilai-nilai serta peningkatan mutu
pendidikan tentunya menjadi tema pokok dalam rencana kerja pemerintah dalam
membangun lembaga pendidikan.
Pendidikan formal adalah lembaga
pendidikan yang terdiri dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan
pendidikan tinggi dengan jenis pendidikan:
1)
Umum
2)
Kejuruan
3)
Akademik
4)
Profesi
5)
Advokasi
6)
Keagamaan.
Pendidikan formal dapat diwujudkan dalam bentuk satuan
pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah (pusat), pemerintah daerah dan
masyarakat
Pendidikan dasar yang merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah berbentuk lembaga sekolah dasar (SD) dan madrasah ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat, serta sekolah menengah pertama (SMP) dan madrasah tsanawiyah (Mts) atau bentuk lain yang sederajad.
Pendidikan dasar yang merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah berbentuk lembaga sekolah dasar (SD) dan madrasah ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat, serta sekolah menengah pertama (SMP) dan madrasah tsanawiyah (Mts) atau bentuk lain yang sederajad.
Sebelum memasuki jenjang pendidikan dasar, bagi anak
usia 0-6 tahun diselenggarakan pendidikan anak usia dini, tetapi bukan
merupakan prasyarat untuk mengikuti pendidikan dasar. Pendidikan anak usia dini
dapat diselenggarakan melalui jalur formal (TK, atau Raudatul Athfal),
sedangkan dalam nonformal bisa dalam bentuk ( TPQ, kelompok bermain,
taman/panti penitipan anak) dan/atau informal (pendidikan keluarga atau
pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan.
Sedangkan Pendidikan menengah yang merupakan
kelanjutan pendidikan dasar terdiri atas, pendidikan umum dan pendidikan
kejuruan yang berbentuk sekolah menengah atas (SMA), madrasah aliyah (MA),
sekolah menengah kejuruan (SMK), dan madrasah aliyah kejuruan (MAK) atau bentuk
lain yang sederajad.
Yang terakhir adalah pendidikan tinggi yang merupakan
jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah, pendidikan ini mencakup program
pendidikan
1)
Diploma
2)
Sarjana
3)
Magister
4)
Doktor,
Perguruan tinggi memiliki beberapa bentuk, yaitu:
1)
Akademi
2)
Politeknik
3)
Sekolah tinggi
4)
Institut atau universitas
Secara umum lembaga-lembaga tinggi ini dibentuk dan
diformat untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian pada
masyarakat, serta menyelenggarakan program akademik, profesi dan advokasi.
Semua lembaga formal di atas diberi hak dan wewenang oleh pemerintah untuk
memberikan gelar akademik kepada setiap peserta didik yang telah menempuh
pendidikan di lembaga tersebut. Khusus bagi perguruan tinggi yang memiliki
program profesi sesuai dengan program pendidikan yang diselenggarakan doktor
berhak memberikan gelar doktor kehormatan (doktor honoris causa) kepada
individu yang layak memperoleh penghargaan berkenaan dengan jasa-jasa yang luar
biasa dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, kemasyarakatan, keagamaan,
kebudayaan, atau seni.
Untuk menanggulangi permasalahan yang cukup aktual dan
meresahkan masyarakat saat ini, seperti pemberian gelar-gelar instan, pembuatan
skripsi atau tesis palsu, ijazah palsu dan lain-lain, pemerintah telah mengatur
dan mengancam sebagai tindak pidana dengan sanksi yang juga telah ditetapkan
dalam UU Sisdiknas yang baru (Bab XX Ketentuan Pidana, pasal 67-71).
C. Sumbangan
Pendidikan bagi Pembangunan
Pendidikan sebagi upaya bulat
dan menyeluruh hasilnya tidak dapat segera dilihat. Ada jarak penantian yang
cukup panjang antara dimulainya proses usaha dengan tercapainya hasil. Namun demikian jika ditinjau secara seksama tidaklah dapat dipungkiri bahwa
andil yang diberikan oleh pendidikan pada pembangunan sungguh sangat besar.
Jika pembangunan merupakan system makro, maka pendidikan merupakan sebuah
komponen atau bagian dari pembangunan. Kita tidak bisa
memungkirinya bahwa sumbangan pendidikan pada pembangunan sangatlah besar,
meskipun hasilnya tidak bisa kita lihat dengan segera. Tapi ada jarak penantian
yang cukup lama antara proses dimulainya usaha dengan hasil yang ingin dicapai.
Sumbangan pendidikan terhadap pembangunan dapat dilihat dari berbagai segi,
diantaranya:
1)
Segi Sasaran Pendidikan
Pendidikan adalah usaha sadar yang
ditujukan kepada peserta didik agar menjadi manusia yang berkepribadian kuat
dan utuh serta bermoral tinggi. Jadi tujuan citra manusia yang dapat menjadi
sumber daya pembangunan yang manusiawi.
2) Segi
Lingkungan Pendidikan
Klasifikasi ini menunjukkan peran
pendidikan dalam berbagai lingkungan atau sistem. Lingkungan
keluarga(pendidikan informal), lingkungan sekolah (pendidikan formal),
lingkungan masyarakat (pendidikan nonformal), ataupun dalam sistem pendidikan
prajabatan dan dalam jabatan.
3) Segi
Jenjang Pendidikan
Jenjang pendidikan meliputi
pendidikan dasar (basic education), pendidikan lanjutan, menengah, dan
pendidikan tinggi.
4) Segi
Pembidangan
Kerja atau Sektor Kehidupan Pembidangan
kerja menurut sektor kehidupan meliputi bidang ekonomi, hukum, sosial politik,
keuangan, perhubungan, komunikasi, pertanian, pertambangan, pertahanan, dan
lain-lain.
D.
Pembangunan Sistem Pendidikan Nasional
Bagian
ini akan mengemukakan dua hal yaitu mengapa sistem pendidikan harus dibangun
dan wujud sisdiknas.
1)
Mengapa Sistem
Pendidikan Harus Dibangun
Sistem pendidikan perlu dibangun
agar dapat memenuhi kebutuhan manusia. Manusia cenderung berupaya untuk
mendekatkan dirinya pada kesempurnaan, untuk itu perlu dilakukan
perbaikan-perbaikan, termasuk sistem pendidikan.
Selain itu, pengalaman manusia juga berkembang. Itulah sebabnya mengapa sistem pendidikan sebagai sarana yang menghantar manusia untuk menemukan jawaban atas teka teki mengenai dirinya, juga selalu disempurnakan.
Selain itu, pengalaman manusia juga berkembang. Itulah sebabnya mengapa sistem pendidikan sebagai sarana yang menghantar manusia untuk menemukan jawaban atas teka teki mengenai dirinya, juga selalu disempurnakan.
2)
Wujud Pembangunan
Sistem Pendidikan
Secara makro, sistem pendidikan
meliputi banyak aspek yang satu sama lain saling terkait, yaitu aspek filosofis
dan keilmuan, yuridis, struktur, dan kurikulum.
a.
Hubungan Antar
Aspek-aspek
Aspek filosofis keilmuan dan
yuridis menjadi landasan bagi aspek-aspek yang lain, karena memberikan arah
pada aspek-aspek lainnya. Meskipun aspek filosofis menjadi landasan, tetapi
tidak harus diartikan bahwa setiap terjadi perubahan filosofis dan yuridis
harus diikuti dengan perubahan aspek-aspek yang lain secara total.
b.
Aspek Filosofis dan
Keilmuan
Aspek filosofis berupa penggarapan
tujuan nasioanal pendidikan. Rumusan tujuan pendidikan nasional yang etntunya
memberikan peluang bagi pengembanga hakikat manusia yang kodrati yang
berartipula bersifat wajar. Bagi kita pengembangan sifat kodrati manusia itu
pararel dengan jiwa Pancasila.
c.
Aspek Yuridis
UUD 1945 sebagai landasan hukum
pendidikan sifatnya relatif tetap. Beberapa pasal yang melandasi pendidikan
sifatnya eksplisit (pasal 31 ayat (1) dan (2); pasal (32)) maupun yang implisit
(pasal 27 ayat (1) dan (2); pasal (34)).
Pasal pasal tersebut sifatnya masih sangat global dan perlu dijabarkan lebih rinci kedalam UU Pendidikan seperti UU Pendidikan No. 4 Tahun 1950, UU Pendidikan No. 12 Tahun 1954 dan disempurnakan lagi oleh UU RI No. 2 Tahun 1989.
Pasal pasal tersebut sifatnya masih sangat global dan perlu dijabarkan lebih rinci kedalam UU Pendidikan seperti UU Pendidikan No. 4 Tahun 1950, UU Pendidikan No. 12 Tahun 1954 dan disempurnakan lagi oleh UU RI No. 2 Tahun 1989.
d.
Aspek Struktur
Aspek struktur pembangunan sistem
pendidikan berperan pada upaya pembenahan struktur pembangunan pendidikan yang
mencakup jenjang dan jenis pendidikan, lama waktu belajar dari jenjang yang
satu ke jenjang yang lai, sebagai akibat dari perkembangan sosial budaya dan
politik.
e.
Aspek Kurikulum
Kurikulum merupakan sarana untuk
mencapai tujuan. Tujuan kurikuler berubah, maka kurikulum berubah pula.
Perubahan tersebut dapat berupa materinya, orientasinya,pendekatannya maupun
metodenya.
E.
Hubungan Pendidikan dengan Pembangunan
1. Peranan
Pendidikan Dalam Bidang Pembangunan Ekonomi.
Pendidikan memberi kontribusi secara signifikan terhadap pembangunan ekonomi telah menjadi kebenaran yang bersifat aksiomatik. Berbagai kajian akademis dan penelitian empiris telah membuktikan keabsahannya. Pendidikan bukan hanya melahirkan sumber daya manusia yang berkualitas, memiliki pengetahuan dan keterampilan serta menguasai teknologi, tetapi juga dapat menumbuhkan iklim bisnis yang sehat dan kondusif bagi pertumbuhan ekonomi. Karena itu, investasi di bidang pendidikan tidak saja berfaedah bagi perorangan, tetapi juga bagi komunitas bisnis dan masyarakat umum. Pencapaian pendidikan pada semua level niscaya akan meningkatkan pendapatan dan produktivitas masyarakat. Pendidikan merupakan jalan menuju kemajuan dan pencapaian kesejahteraan sosial dan ekonomi. Sedangkan kegagalan membangun pendidikan akan melahirkan berbagai problem krusial: pengangguran, kriminalitas, penyalahgunaan narkoba, dan welfare dependency yang menjadi beban sosial politik bagi pemerintah.
Pendidikan memberi kontribusi secara signifikan terhadap pembangunan ekonomi telah menjadi kebenaran yang bersifat aksiomatik. Berbagai kajian akademis dan penelitian empiris telah membuktikan keabsahannya. Pendidikan bukan hanya melahirkan sumber daya manusia yang berkualitas, memiliki pengetahuan dan keterampilan serta menguasai teknologi, tetapi juga dapat menumbuhkan iklim bisnis yang sehat dan kondusif bagi pertumbuhan ekonomi. Karena itu, investasi di bidang pendidikan tidak saja berfaedah bagi perorangan, tetapi juga bagi komunitas bisnis dan masyarakat umum. Pencapaian pendidikan pada semua level niscaya akan meningkatkan pendapatan dan produktivitas masyarakat. Pendidikan merupakan jalan menuju kemajuan dan pencapaian kesejahteraan sosial dan ekonomi. Sedangkan kegagalan membangun pendidikan akan melahirkan berbagai problem krusial: pengangguran, kriminalitas, penyalahgunaan narkoba, dan welfare dependency yang menjadi beban sosial politik bagi pemerintah.
Ada tiga paradigma yang menegaskan
bahwa pembangunan merujuk knowledge based economy tampak kian dominan:
a.
Kemajuan ekonomi dalam
banyak hal bertumpu pada basis dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi.
b.
Hubungan kausalitas
antara pendidikan dan kemajuan ekonomi menjadi kian kuat dan solid.
c.
Pendidikan menjadi
penggerak utama dinamika perkembangan ekonomi, yang mendorong proses
transformasi struktural berjangka panjang.
2. Peranan
Pendidikan Dalam Membangun SDM.
Pendidikan pada hakikatnya
berlangsung seumur hidup. Oleh karena itu, secara hakiki, pembangunan
pendidikan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam upaya pembangunan
manusia. Upaya-upaya pembangunan di bidang pendidikan, pada dasarnya diarahkan
untuk mewujudkan kesejahteraan manusia itu sendiri. Karena pendidikan merupakan
hak setiap warga negara, di dalamnya terkandung makna bahwa pemberian layanan
pendidikan kepada individu, masyarakat, dan warga negara adalah tanggung jawab
bersama antara pemerintah, masyarakat dan keluarga. Karena itu, manajemen
sistem pembangunan pendidikan harus didesain dan dilaksanakan secara terpadu,
serta diarahkan pada peningkatan akses pelayanan yang seluas-luasnya bagi warga
masyarakat, dengan mengutamakan mutu, efektivitas dan efisiensi. Upaya
pembangunan pendidikan yang dilakukan memiliki landasan komitmen internasional,
sebagai visi bersama berbagai negara di dunia, melalui kesepakatan yang dikenal
dengan kesepakatan Dakkar-Senegal tahun 2000.
Kesepakatan Dakkar yang
diimplementasikan dalam kesepahaman Education for All (EFA) meliputi enam
komponen penting, yaitu:
a.
Pendidikan anak usia
dini (PAUD)
b.
Pendidikan dasar
c.
Pendidikan keaksaraan
d.
Pendidikan kecakapan
hidup (life skill)
e.
Kesetaraan dan keadilan
gender
f.
Peningkatan mutu
pendidikan.
3. Pendidikan
Dan Pengaruhnya Dalam Pembangunan Sosial.
a.
Pembangunan Berwawasan
Kependudukan.
Secara sederhana pembangunan
berwawasan kependudukan mengandung dua makna sekaligus, yaitu:
1)
Pembangunan berwawasan
kependudukan
Pembangunan yang disesuaikan dengan
potensi dan kondisi penduduk yang ada, penduduk harus dijadikan titik sentral
dalam proses pembangunan. Penduduk harus dijadikan subjek dan objek dalam
pembangunan. Pembangunan adalah oleh penduduk dan untuk penduduk.
2)
Pembangunan berwawasan
kependudukan
Pembangunan sumberdaya manusia,
pembangunan lebih menekankan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia
dibandingkan dengan pembangunan infrastruktur semata-mata.
b.
Dimensi Penduduk dalam
Pembangunan Nasional
Ada beberapa alasan yang melandasi pemikiran bahwa penduduk merupakan isu yang sangat strategis dalam kerangka pembangunan nasional Berbagai pertimbangan tersebut adalah sebagai berikut:
Ada beberapa alasan yang melandasi pemikiran bahwa penduduk merupakan isu yang sangat strategis dalam kerangka pembangunan nasional Berbagai pertimbangan tersebut adalah sebagai berikut:
1) Penduduk
merupakan pusat dari seluruh kebijakan dan program pembangunan yang dilakukan.
Dapat dikemukakan bahwa penduduk adalah subjek dan objek pembangunan. Jadi,
pembangunan baru dapat dikatakan berhasil jika mampu meningkatkan kesejahteraan
penduduk dalam arti luas yaitu kualitas fisik maupun non fisik yang melekat pada
diri penduduk itu sendiri.
2) Keadaan
penduduk yang ada sangat mempengaruhi dinamika pembangunan yang sedang
dilaksanakan oleh pemerintah. Jumlah penduduk yang besar, jika diikuti dengan
kualitas penduduk yang memadai, akan merupakan pendorong bagi pertumbuhan
ekonomi. Sebaliknya, jumlah penduduk yang besar, jika diikuti dengan tingkat
kualitas rendah, menjadikan penduduk tersebut hanya sebagai beban bagi
pembangunan nasional.
3) Dampak
perubahan dinamika kependudukan baru akan terasa dalam jangka yang panjang.
Karenanya, seringkali peranan penting penduduk dalam pembangunan terabaikan.
Sebagai contoh, beberapa ahli kesehatan memperkirakan bahwa krisis ekonomi
dewasa ini akan memberikan dampak negatif terhadap kesehatan seseorang pada 25
tahun ke depan atau satu generasi.
F.
Esensi
Pendidikan dan Pembangunan Serta Titik Temunya
Menurut
paham umum kata “pembangunan”lazimnya diasosiasikan dengan pembangunan ekonomi
dan industri yang selanjutnya diasosiasikan dengan dibangunnya pabrik-pabrik,
jalanan, jembatan sampai kepada pelabuhan, alat-alat transportasi, komunikasi,
dan sejenisnya.
Seperti yang
dinyatakan dalam GBHN, hakikat pembangunan nasional adalah pembangunan manusia
Indonesia. Pernyataan tersebut dapat diartikan bahwa yang menjadi tujuan akhir
pembangunan adalah manusianya, yaitu dapatnya dipenuhi hajat hidup, jasmaniah
dan rohaniah, sebagai makhluk individu, makhluk sosial, dan makhluk religius,
agar dengan demikian dapat meningkatkan martabatnya selaku makhluk.
Jika
pembangunan bertolak dari sifat hakikat manusia, berorientasi kepada pemenuhan
hajat hidup manusia sesuai dengan kodratinya sebagai manusia maka dalam ruang
gerak pembangunan, manusia dapat dipandang sebagai “objek” dan sekaligus juga
sebagai “subjek” pembangunan.
Sebagai
objek pembangunan manusia dipandang sebagai sasaran yang dibangun. Dalam hal
ini pembangunan meliputi ikhtisar ke dalam diri manusia, berupa pembinaan
pertumbuhan jasmani, dan perkembangan rohani yang meliputi kemampuan penalaran,
sikap diri, sikap sosial, dan sikap terhadap lingkungannya, tekad hidup yang positif
serta keterampilan kerja. Manusia sebagai sasaran pembangunan wujudnya diubah
dari keadaan yang masih bersifat “potensial” ke keadaan “aktual”.
Potensi-potensi
kebaikan yang perlu dikembangkan aktualisasinya seperti kemampuan berusaha,
berkreasi, kesediaan menerima kenyataan, berpendrian, rasa bebas yang
bertanggung jawab, kejujuran, toleransi, rendah hati, tenggang rasa, kemampuan
bekerjasama, menerima, melaksanakan kewajiban sebagai keniscayaan, menghormati
hak orang lain dan seterusnya.Manusia dipandang sebagai “subjek” pembangunan
karena ia dengan segenap kemampuannya menggarap lingkungannya secara dinamis
dan kreatif, baik terhadap sarana lingkungan alam maupun lingkungan sosial/
spiritual. Uraian di atas menunjukkan “status” pendidikan dan pembangunan
masing-masing dalam esensi pembangunan serta antar keduanya.
1.
Pendidikan merupakan usaha dalam
diri manusia sedangkan pembangunan merupakan usaha ke luar dari diri manusia.
2.
Pendidikan menghasilkan sumber daya
tenaga yang menunjang pembangunan dan hasil pembangunan dapat menunjang
pendidikan (pembinaan, penyediaan sarana, dan seterusnya).
G.
Pembangunan
Nasional
1.
Batasan
Pembangunan
ekonomi berarti suatu proses perubahan struktur produksi (pendapatan nasional)
struktur penduduk dan mata pencaharian (lapangan kerja) dan struktur lalu
lintas barang, jasa dan modal dalam hubungan internasional.
2.
Tujuan (masyarakat masa depan)
Pembangunan
nasional Indonesia pada akhirnya harus bertujuan mencapai negara kesatuan yang
berkedaulatan rakyat serta adil dan makmur berdasarkan Pancasila.
3.
Strategi pelaksanaan
Strategi
dasar pembangunan nasional Indonesia selama kurang lebih 30 tahun, baik jangka
panjang maupun jangka pendek, bertumpu pada pembangunan ekonomi yang terkait
dengan pembangunan bidang-bidang lainnya.
4.
Karakteristik
Pembangunan
nasional merupakan :
·
Bentuk pengamalan Pancasila.
·
Pembangunan manusia Indonesia
seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya.
·
Dilaksanakan secara berencana,
menyeluruh, terpadu, terarah, bertahap dan berlanjut.
·
Pembangunan dari, oleh dan untuk
rakyat.
·
Trilogi pembangunan yaitu :
pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan stabilitas sosial.
5.
Asas
Terdiri
dari:
·
Kemampuan dan ketakwaan terhadap
Tuhan Yang Maha Esa.
·
Manfaat.
·
Adil dan merata.
·
Keseimbangan, keserasian, keselarasan
dalam perikehidupan.
·
Mandiri.
·
Hukum.
·
IPTEK
6.
Kedudukan Pembangunan Pendidikan
Mencakup 7
bidang yaitu :
1)
Bidang ekonomi.
2)
Bidan kesejahteraan rakyat,
pendidikan dan kebudayaan.
3)
Bidang agama dan kepercayaan
terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
4)
Bidang IPTEK.
5)
Bidang hukum.
6)
Bidang politik.
7)
Bidang pertahanan dan keagamaan.
H. Peranan
pembangunan Nasional
1.
Payung pembangunan pendidikan
nasional yang berfungsi menjadi salah satu pembatas lingkungan pembangunan
pendidikan nasional, dan parameter atau tolak ukur kontribusi keberhasilan
fungsi pembangunan pendidikan nasional terhadap pembangunan nasional.
2.
Sumber yang memberikan masukan pada
pembangunan pendidikan nasional berupa hasil-hasil pembangunan seperti
informasi, energi (tenaga), bahan-bahan
BAB III
PENUTUP
A.
Kesimpulan
Pendidikan merupakan jalan menuju kemajuan dan pencapaian kesejahteraan sosial dan ekonomi. Sedangkan kegagalan membangun pendidikan akan melahirkan berbagai problem krusial: pengangguran, kriminalitas, penyalahgunaan narkoba, dan bagi pemerintah.
Pendidikan merupakan jalan menuju kemajuan dan pencapaian kesejahteraan sosial dan ekonomi. Sedangkan kegagalan membangun pendidikan akan melahirkan berbagai problem krusial: pengangguran, kriminalitas, penyalahgunaan narkoba, dan bagi pemerintah.
Ada
tiga paradigma yang menegaskan bahwa pembangunan merujuk knowledge-based
economy tampak kian dominan, yakni:
1) Kemajuan
ekonomi dalam banyak hal bertumpu pada basis dukungan ilmu pengetahuan dan
teknologi.
2) Hubungan
kausalitas antara pendidikan dan kemajuan ekonomi menjadi kian kuat dan solid.
3) Pendidikan
menjadi penggerak utama dinamika perkembangan ekonomi, yang mendorong proses
transformasi struktural berjangka panjang.
B.
Saran
Dalam penyusunan makalah ini diharapkan agar para pembaca dapat lebih mengetahui tentang peranan pendidikan dan pembangunan nasional serta lebih mengetahui tentang sistem-sistem pendidikan dan hubungan antara pendidikan dan pembangunan.
Dalam penyusunan makalah ini diharapkan agar para pembaca dapat lebih mengetahui tentang peranan pendidikan dan pembangunan nasional serta lebih mengetahui tentang sistem-sistem pendidikan dan hubungan antara pendidikan dan pembangunan.
DAFTAR PUSTAKA
Badan Pusat
Statistik. 2006. Human Development Index 2006-2007. Jakarta: BPS.
Sistem
Pendidikan Nasional. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar